Monday, May 20, 2013

Perkembangan e-Government di Jepang

(Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Topik Khusus Teknologi Informasi di Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, 16 Mei 2013)

Semakin berkembangnya globalisasi dunia, kebutuhan akan pelayanan dan penyediaan informasi juga semakin bertambah dan diinginkan agar semakin cepat, efisien, dan tidak merepotkan. Salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan. Pengubahan pelayanan dan kepengurusan pemerintahan menjadi bentuk elektronis disebut sebagai e-Government atau disingkat e-Gov. Saat ini sudah banyak negara yang berhasil mengimplementasikan e-Gov, salah satunya adalah negara Jepang.

Pemerintah Jepang mulai membangun infrastruktur untuk mendukung e-Government dari tahun 2001. Awalnya dibentuklah sebuah kebijakan tentang segala hal yang menyangkut sistem e-Japan pada Maret 2001 dengan menetapkan tujuan akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan IT paling maju di dunia dalam 5 tahun. Perencanaan semacam ini dibuat dengan membuat seluruh bagian sistem dan tujuan sedetil dan sejelas mungkin, mulai dari bentuk jaringan, perataan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi e-Commerce, pendigitalan administrasi dan aplikasi IT di ruang publik, pembuatan jaringan yang aman dan handal, dan segala isu yang mungkin menghadang pengembangan e-Japan tersebut.

Pada tahun 2002, Jepang mulai menentukan 5 poin penting yang menjadi prioritas dalam pengembangan e-Government pada 5 tahun mendatang. Poin-poin penting tersebut antara lain pembuatan infrastruktur internet berkecepatan tinggi, pendigitalan pendidikan sekolah dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan konten jaringan, pemerataan sistem pemerintahan secara elektronik, dan ikut berpartisipasi dalam aktivitas internet secara internasional. Setiap poin ini dijelaskan dengan langkah-langkah yang detil dan konkrit seperti melakukan riset dalam bidang yang menjadi fokus permasalahan, pengembangan tenaga kerja kreatif dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan secara IT, pembuatan sistem keamanan data dan pertukarannya dalam suatu jaringan, mengalihkan proses birokrasi dengan banyak kertas menjadi metode paperless, menyatukan seluruh sektor dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi bersama, dan lain-lain.

Salah satu implementasi yang sudah berjalan adalah sistem One-Stop Service yang berhubungan dengan kepemilikan mobil secara prosedural, disingkat menjadi OSS. OSS sudah mulai dijalankan pada Desember 2005 oleh Kementrian Lahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, MLIT). OSS ini dikembangkan agar masyarakat yang sedang ingin membeli atau menjual mobilnya cukup mengisikan prosedur menggunakan sistem OSS tanpa perlu ada campur tangan dari banyak pihak, sehingga diharapkan transaksi jual beli dapat berlangsung dengan mudah, lancar, dan lebih aman.

Dalam proses pengembangannya, implementasi e-Government di Jepang dimulai dengan pelaksanaan sistem elektronisnya dari pemerintahan daerah di beberapa kota. Contohnya pada kota Atsugi, telah dikembangkan suatu website untuk mempromosikan kota Atsugi kepada para turis. Hal ini ditandai bahwa website tersebut menyediakan tampilan dalam berbagai bahasa, mulai dari Jepang, Inggris, hingga Vietnam. Selain itu, juga terdapat beragam informasi tentang fasilitas kota seperti lokasi evakuasi jika terjadi suatu bencana, berbagai klinik untuk mendapatkan pengobatan secara cepat,  peta kota dengan menunjukkan tempat penting pada suatu kota (misalnya kantor polisi, pemadam kebakaran, stasiun kereta, terminal taksi, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula informasi dan petunjuk dalam pembayaran pajak penduduk.

Beda halnya dengan kota Higashimurayama yang sudah mulai implementasi pelayanan berbasis elektronis dengan lebih lengkap. Pelayanan yang sudah tersedia antara lain berhubungan dengan pembayaran dan permintaan untuk memasang jalur listrik, pemesanan fasilitas publik (seperti gedung serba guna), pencarian judul buku pada perpustakaan kota, dan pengunduhan berbagai aplikasi (kesehatan, pendidikan, kartu keluarga, asuransi jangka panjang, perpajakan, dan lain-lain). Selain itu dalam website-nya juga ditampilkan berbagai berita yang selalu diperbaharui. Hal yang sama juga dilakukan pada kota Kashihara.

Pada 2010, Jepang telah siap mengimplementasi sistem e-Government untuk warganya. Hal ini dipaparkan oleh Division Manager Hitachi, Takashi Kai dalam sesi presentasinya di acara e-Indonesian Initiative V di Aula Timur ITB, Rabu (5 Mei 2010). Untuk implementasi ini, pemerintah Jepang akan segera menerapkan nomor identitas nasional. Selain menguntungkan bagi pemerintah Jepang karena menghemat waktu dan mengurangi birokrasi, masyarakat juga dapat memonitor penggunaan nomor identitas tersebut, yaitu mengetahui untuk apa dan siapa identitas tersebut digunakan. Menurut Kai, pengembangan ICT (Information Communication Technology) pada dasarnya merealisasikan operasional pemerintahan yang lebih aman, nyaman, dan berguna bagi masyarakat.

Dapat dilihat bahwa perkembangan e-Government di Jepang sudah dalam tahap implementasi dan sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut. Proses implementasi ini tidak lepas dari perencanaan yang detil untuk menuju suatu tujuan yang jelas dan nyata. Tujuan pengembangan ini pun tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu membuat pelayanan birokrasi dalam pemerintahan menjadi lebih aman, nyaman, dan berguna bagi masyarakat.

Referensi:
Posted by on
Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)